Disdik Pemprov DKI Diminta Transparan Terkait Dana Bantuan Uang Pangkal 171 M

Moslim Choice


Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta, diminta supaya transparan dalam penggunaan bantuan dana subsidi Rp 171 Miliar untuk siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta, Endriansah mengatakan, Disdik harus menyalurkan dana itu kepada siswa yang berhak mendapatkannya.


"Anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 171 Miliar harus transparan kepada siapa yang berhak mendapatkannya," kata Endriansah kepada wartawan, Jumat (4/6).


Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana tidak main-main dengan pemakaian uang rakyat tersebut. Apabila memungkinkan KPK harus turun tangan dalam memantau penyaluran anggaran itu.


"Kalau perlu KPK ikut mengawal, sebab dana tersebut tidak sedikit," tambah Endriansah.


Pemprov DKI sebelumnya, telah menyiapkan dana subsidi sebesar Rp 171 Miliar untuk bantuan biaya masuk peserta didik atau siswa yang gagal mendapat sekolah negeri dan terpaksa harus masuk sekolah swasta di tengah pandemi virus corona (Covid-19).


Endriansah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga harus segera mensosialisasikan secara baik dan benar, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Jakarta.


"Dinas Pendidikan harus benar-benar selektif dan ketat siapa saja yang berhak mendapatkannya," tegas Endriansah.


Berikut jabaran hasil padanan data calon peserta didik terdampak Covid-19 yang tidak lolos negeri dengan jumlah bantuan yang diperlukan:


1. Jenjang SD sebanyak 9.959 siswa, yang setiap individu membutuhkan uang pangkal Rp 1 juta, jadi total: Rp 9.959.000.000.


2. Jenjang SMP sebanyak 27.766 siswa, yang setiap individu membutuhkan uang pangkal Rp 1.500.000, jadi total: Rp 41.649.000.000.


3. Jenjang SMA/SMK sebanyak 47.783 siswa, yang setiap individu membutuhkan uang pangkal Rp 2.500.000, jadi total: Rp 119.457.500.000.


Endriansah menambahkan, Disdik DKI juga sepatutnya menggencarkan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dibuka empat jalur, yakni jalur prestasi, afirmasi, zonasi, serta perpindahan tugas orang tua dan anak guru.


"Jangan sampai kekacauan PPDB tahun lalu terulang lagi," imbuhnya. [mt]

Untuk Kamu
Lihat 20 Artikel
Bagikan