KPK Kaget, DPRD DKI Masuk Kategori Rendah Kepatuhan LHKPN

Republika.co.id


Ada enam DPRD tingkat provinsi yang tingkat kepatuhan LHKPN di bawah 75 persen.


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa ada enam DPRD tingkat provinsi yang mana tingkat kepatuhan terhadap laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih di bawah 75 persen. Salah satunya adalah DPRD DKI Jakarta.


"Ini yang mengaggetkan kita bahwa DKI Jakarta baru 62 persen (tingkat pelaporan LHKPN)," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi LHKPN di Jakarta, Selasa (7/9).


Selain DKI, lima DPRD provinsi dengan tingkat kepatuhan LHKPN di bawah 75 persen adalah Papua Barat dan Aceh (53 persen) Kalimantan Barat (58 persen,) Sulawesi Tengah (60 persen) serta Papua (75 persen). Pahala mengatakan, padahal daerah tersebut bukan wilayah yang kesulitan akses internet.


Dia melanjutkan, keenam provinsi tersebut juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk melakukan pelaporan harta kekayaan. Sebabnya, dia meminta agar masyarakat turut mendorong para legislatornya yang duduk di DPRD provinsi untuk melaporkan harta kekayaan mereka.


"Tolong konstituennya mendorong fraksinya untuk ikut mendorong kepatuhan penyampaian LHKPN dari DPRD Provinsi karena DPRD Provinsi menurut kami hampir tidak ada hambatan teknis, tinggal komitmennya," katanya.


Pahala mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kepatuhan LHKPN DPRD provinsi melaporkan mencapai 86 persen. Namun, sambung dia, skor tersebut turun dari 2019 yang saat itu memperoleh skor sempurna yakni 100 persen.


Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyindir minimnya tingkat kepatuhan anggota DPR RI terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK mendapat bahwa tingkat kepatuhan anggota DPR RI sebesar 58 persen atau berkurang dibanding periode sebelumnya sebesar 74 persen.


Dia mengatakan, data tersebut diambil per 6 September 2021. Komisaris Jendral Polisi itu melanjutkan, kepatuhan LHKPN merupakan salah satu upaya terkait pencegahan sekaligus mengendalikan diri dari praktek korupsi.


Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai masyarakat tidak perlu heran dengan rendahnya tingkat kepatuhan anggota DPR terkait LHKPN. Menurutnya, tingkat kepatuhan tersebut telah menunjukan komitmen pemberantasan korupsi para pejabat negara.


"Hal paling mudah dan sederhana melakukan pemberantasan korupsi itu melaporkan LHKPN," katanya.



Karikatur opini pelemahan KPK - (republika/daan yahya)

Untuk Kamu
Lihat 20 Artikel
Bagikan